Serapan belanja APBD Kota , Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2025 mencapai 77,99%. Sebanyak 5 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tercatat masuk kategori rapor merah lantaran realisasi keuangannya masih rendah.
Realisasi belanja dan pendapatan daerah Parepare itu dirilis saat rapat monitoring evaluasi di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (24/12/2025). Data itu dipaparkan oleh Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen di hadapan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
“Target belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp 987 miliar yang terealisasi hingga 17 Desember 2025, yakni Rp 769 miliar atau 77,99%,” ungkap Zulkarnaen kepada infoSulsel, Kamis (25/12/2025).
Zulkarnaen menjelaskan serapan APBD itu terdiri dari belanja operasi, modal dan biaya tidak terduga. Realisasi paling rendah dari ketiga bagian tersebut yakni biaya tidak terduga dengan 2,36%.
“Belanja operasi dari Rp 878 miliar terealisasi Rp 724 miliar atau 82,49%. Belanja modal dari Rp 99 miliar, terealisasi Rp 45 miliar atau sebesar 45,70%. Belanja tidak terduga Rp 10 miliar terealisasi Rp 235 juta atau sebesar 2,36%,” ujarnya.
Sementara pendapatan daerah selama 2025 yang ditargetkan Rp 964 miliar terealisasi cukup tinggi yakni mencapai Rp 884 miliar atau 91,64 %. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer.
“Adapun PAD dari target Rp 312 miliar terealisasi hingga 18 Desember 2025 sebesar Rp 268 miliar atau sebesar 85,86%,” jelasnya.
Kemudian untuk pendapatan transfer terdiri dari daerah dan pusat. Pendapatan transfer yang ditargetkan Rp 652,6 miliar sudah terealisasi Rp 616 miliar atau 94,40%.
“Pendapatan transfer pemerintah pusat dengan target Rp 591,8 miliar terealisasi Rp 568,4 miliar atau sebesar 96,06%. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah dengan target Rp 60,8 miliar terealisasi Rp 47,6 miliar atau sebesar 78,27%,” ujarnya.
Pemkot Parepare juga merilis masing-masing 5 SKPD dengan penyerapan keuangan tertinggi dan terendah. Adapun 5 SKPD realisasi keuangan tertinggi, yakni: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 90,06%; RSUD Andi Makkasau 89,51%; RS Hasri Ainun Habibie 88,87%; Kecamatan Bacukiki Barat, 87,98%; serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) 87,88%.
Sementara 5 SKPD dengan realisasi keuangan terendah, meliputi: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 34,61%; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 36,46%; Badan Keuangan Daerah 61,92%; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 63,20%; serta Dinas Tenaga Kerja 63,71% (Disnaker).
“Masih rendah itu kalau 60-70%. Seperti di Dinas PUPR itu memang rendah karena masih banyak proyek belum jalan. Idealnya kalau triwulan keempat ini sudah di atas 90%. Tapi ini kan masih 18 Desember, masih akan bertambah itu,” terangnya.
Zulkarnaen meminta kepada para kepala SKPD untuk melakukan percepatan kinerja menjelang akhir tahun 2025. Pihaknya mendorong agar kinerja pembangunan fisik dan realisasi serapan keuangan dimaksimalkan.
“Kami sudah meminta kepada para kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk senantiasa melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan waktu yang direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing,” katanya.
“Kepala SKPD perlu aktif melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah,” tambah Zulkarnaen.
Berikut rincian 5 SKPD Pemkot Parepare dengan realisasi keuangan tertinggi dan terendah:
