Siswa SMAN 2 Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi hingga mogok belajar usai menuding kepala sekolah (kepsek) melakukan korupsi dana sekolah. Para siswa menuntut agar Kepsek Hasanuddin dicopot dan digantikan oleh guru lain berstatus pelaksana harian (plh).
Para siswa alwanya melakukan unjuk rasa di lapangan sekolah setelah upacara bendera pada Senin (21/7/2025) pagi. Aksi para siswa itu berlanjut dengan tidak masuk sekolah hingga Rabu (23/7).
“Sejak demo mereka tidak masuk, kemarin dan hari ini benar-benar tidak ada siswa yang datang ke sekolah,” kata Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Kabupaten Wakatobi Marsidiy kepada infocom, Rabu (23/7/2025).
Marsidiy mengatakan para siswa enggan masuk sekolah sampai kepala sekolah dicopot. Hal ini menjadi bagian dari tuntutan siswa saat demo sebelumnya.
“Isu yang beredar itu mereka minta agar kepala sekolah diganti dari jabatannya baru mereka mau sekolah,” ungkapnya.
Dia menuturkan para guru tetap masuk kantor selama dua hari sejak siswa mogok sekolah. Adapun guru yang tidak hadir dikarenakan mengikuti pelatihan kompetensi.
“Kalau guru tadi itu yang datang sekitar 90 persen, sisanya itu mereka memang izin karena ada yang ikut PPG (pendidikan profesi guru),” ujar Marsidiy.
Dia mengatakan total siswa di SMAN 2 Wangi-wangi berjumlah sekitar 400 siswa. Saat ini pihaknya masih mencari cara agar para siswa bisa kembali ke sekolah.
“Kalau total siswa itu dengan anak baru sekitar 400 orang. Kita lagi carikan cara bagaimana mereka ini bisa masuk sekolah secepatnya,” bebernya.
Marsidiy mengungkapkan komite sekolah SMAN 2 Wangi-wangi juga mendesak agar Hasanuddin dicopot dari jabatanya. Desakan ini mencuat setelah Hasanuddin didemo siswanya sendiri terkait dugaan korupsi dana sekolah.
“Komite sekolah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mengevaluasi kinerja kepala sekolah,” katanya, Kamis (24/7).
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Marsidiy mengatakan, rekomendasi komite sekolah muncul setelah mereka melaksanakan rapat. Rapat itu dihadiri unsur komite sekolah dari masyarakat, orang tua murid hingga tokoh.
“(Rekomendasi komite sekolah kepada) Kadis (Pendidikan) Provinsi agar mengangkat Plh dan jika hasil investigasi tidak benar, maka beliau bisa diangkat kembali,” bebernya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sultra Aris Badara mengatakan pihaknya masih mendalami terkait isu kepsek korupsi hingga didemo siswanya. Pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Hasanuddin.
“Sudah kami tindak lanjuti dengan bersurat ke KCD dan kepala sekolah, kami akan ambil langkah strategis sambil mendalami masalahnya apa,” kata Aris kepada infocom, Kamis (24/7).
Lebih lanjut, Aris menuturkan pergantian Hasanuddin sebagaimana desakan komite sekolah tidak bisa serta merta dilakukan. Penggantian kepala sekolah ada mekanisme dan tahapannya.
“Tentu tidak serta merta, ada aturan, termasuk jabatan kepsek. Ada aturan mutasi kepala sekolah,” ungkapnya.
Namun Aris memastikan pihaknya akan mengakomodir usulan hasil rapat bersama komite sekolah. Terlebih, para siswa beberapa hari ini tidak masuk sekolah imbas aksi demonstrasi.
“Pasti ada penilaian dan pertimbangan dari kami soal itu (Plh) karena kami tidak mau kasus ini berlarut, kami ingin anak-anak bersekolah dengan baik. Pasti ada intervensi yang kita lakukan,” ujarnya
Dia mengimbau agar kepala sekolah bisa merangkul siswa, orang tua hingga stakeholder. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Kita ingin kepsek bekerja sesuai fungsinya, merangkul siswa, orang tua dan stakeholder. Murid belajar dengan baik dan manfaatkan waktu optimal dan sarpras agar berjalan baik,” ucap Aris.
Komite Sekolah Desak Kepsek Dicopot
Disdikbud Dalami Dugaan Kepsek Korupsi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sultra Aris Badara mengatakan pihaknya masih mendalami terkait isu kepsek korupsi hingga didemo siswanya. Pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Hasanuddin.
“Sudah kami tindak lanjuti dengan bersurat ke KCD dan kepala sekolah, kami akan ambil langkah strategis sambil mendalami masalahnya apa,” kata Aris kepada infocom, Kamis (24/7).
Lebih lanjut, Aris menuturkan pergantian Hasanuddin sebagaimana desakan komite sekolah tidak bisa serta merta dilakukan. Penggantian kepala sekolah ada mekanisme dan tahapannya.
“Tentu tidak serta merta, ada aturan, termasuk jabatan kepsek. Ada aturan mutasi kepala sekolah,” ungkapnya.
Namun Aris memastikan pihaknya akan mengakomodir usulan hasil rapat bersama komite sekolah. Terlebih, para siswa beberapa hari ini tidak masuk sekolah imbas aksi demonstrasi.
“Pasti ada penilaian dan pertimbangan dari kami soal itu (Plh) karena kami tidak mau kasus ini berlarut, kami ingin anak-anak bersekolah dengan baik. Pasti ada intervensi yang kita lakukan,” ujarnya
Dia mengimbau agar kepala sekolah bisa merangkul siswa, orang tua hingga stakeholder. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Kita ingin kepsek bekerja sesuai fungsinya, merangkul siswa, orang tua dan stakeholder. Murid belajar dengan baik dan manfaatkan waktu optimal dan sarpras agar berjalan baik,” ucap Aris.
