Wali Kota (Walkot) Kendari Siska Karina Imran melantik 55 lurah dan pengawas di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Siska mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjaga disiplin dan menghindari pungutan liar (pungli).
“Jangan ada yang mencari keuntungan pribadi. Semua untuk daerah dan masyarakat,” kata Siska saat memberikan arahan saat pelantikan di Aula Teporombua, Pemkot Kendari, Kamis (7/8/2025).
Dia mengatakan pelantikan bukan sekadar seremoni jabatan tetapi awal dari pengabdian baru yang menuntut profesionalisme, loyalitas, dan semangat kerja tinggi. Siska menekankan agar setiap lurah dikenal oleh warganya dan hadir di tengah masyarakat.
“Tugas ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengenal lurahnya,” katanya.
Menurutnya, jabatan lurah bukan hanya terkait administrasi, tetapi juga soal membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak di wilayah kerja. Karena itu, ia meminta lurah segera beradaptasi, membangun koordinasi aktif dengan camat, jajaran kelurahan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dia mengungkapkan bahwa enam bulan pertama akan menjadi masa evaluasi kinerja yang menentukan. Jika ada lurah yang tidak profesional atau melanggar aturan maka akan dinonjobkan.
“Kalau ada yang malas, tidak profesional, atau melanggar aturan, mohon maaf, saya akan nonjob. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Selain kinerja, Siska mengingatkan agar lurah fokus pada pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar. Hal ini terutama berlaku pada pelayanan yang menyangkut hak masyarakat seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.
Menurut Siska, pungli merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Dia pun meminta semua pejabat yang baru dilantik menghindari praktek pungli.
Dia juga menyoroti fenomena pegawai yang datang untuk absen lalu meninggalkan kantor. Ia menilai kebiasaan ini harus dihentikan dan berkomitmen untuk memantau kedisiplinan ASN secara langsung.
“Kalau melanggar, tunjangan akan dipotong,” katanya.
Siska menambahkan, setiap pejabat harus menjaga integritas, etika kerja, dan memberikan dukungan penuh pada program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah kota. Ia meminta agar semua pihak bekerja dengan hati dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun politik.
“Kerja, kerja, kerja. Layani masyarakat dengan hati. Jangan malas, jangan main politik,” pungkasnya.
