Wakil Rektor III Universitas Negeri Makassar (UNM), Arifuddin Manggau buka suara aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menerobos kegiatan resmi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Arifuddin mengingatkan massa bahwa kebebasan berekspresi mahasiswa bukan berarti bebas tanpa batas.
“Penyambutan mahasiswa baru acara formal, karena pada saat sambutannya pak rektor. Saya kira seluruh masyarakat bisa untuk menyampaikan ekspresinya, tapi bukan berarti bebas nilai,” kata Arifuddin kepada infoSulsel, Rabu (13/8/2025).
Meski begitu, Arifuddin menyebut pihak kampus belum memutuskan untuk memanggil BEM imbas aksi unjuk rasa tersebut. Langkah itu akan diambil jika hasil rapat pimpinan merekomendasikan pemanggilan.
“Kita belum tahu hasil rapat pimpinan, masih dalam pembahasan. Masalahnya anak kita juga sendiri. Cuman mesti disadarkan, sekalipun Anda aktivis bukan berarti Anda bebas nilai dalam hal melakukan kegiatan demonstrasi,” jelasnya.
Terkait tuntutan mahasiswa, Arifuddin mengaku hal tersebut tidak pernah didiskusikan lebih detail bersama pihak kampus. Dia turut menanggapi tudingan UNM disebut universitas dengan biaya mahal.
“Coba dibandingkan dengan PTN-BH yang lain, saya kira UNM yang termurah. Bahkan UNM tidak memiliki IPI (Iuran Pengembangan Institusi). Istilahnya uang pembangunan semacam itu. UNM tidak punya kecuali fakultas kedokteran, fakultas baru. Tapi perguruan lain ada,” jelasnya.
Dia juga menyoroti penggunaan istilah universitas negeri mafia dalam tuntutan mahasiswa. Menurutnya, tudingan itu tidak hanya merugikan pihak kampus karena nama lembaga tercoreng, tapi juga dapat memicu kemarahan alumni.
“Kasihan lembaga ini diserang seperti itu. Bisa jadi alumni marah, apalagi nama kampus tercoreng,” tegasnya.
Arifuddin juga mengingatkan, BEM adalah bagian resmi dari universitas karena pelantikannya dilakukan langsung oleh rektor. Sehingga menurutnya narasi mosi tidak percaya kepada rektor adalah hal yang keliru.
“Mereka dilantik pak rektor. Kalau membuat mosi tidak percaya kepada rektor, berarti secara tidak langsung mereka juga tidak percaya pada dirinya sendiri,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, BEM UNM menerobos kegiatan PKKMB hingga viral di media sosial. Mereka menyuarakan berbagai persoalan di internal kampus, mulai masalah distribusi almamater hingga dugaan praktik jual beli nilai.
“Gerakan tersebut merupakan bentuk keresahan dan respons atas masalah internal UNM yang sampai hari belum terselesaikan,” kata Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UNM, Syamry kepada infoSulsel, Rabu (13/8).
Menurut Syamry, hingga saat ini masih banyak mahasiswa baru angkatan 2025 yang belum mendapatkan almamater, meski sudah membayar dan memegang kuitansi resmi. Karena itu, ia menyebutkan, ada banyak mahasiswa baru tidak menghadiri PKKMB.
“Banyak teman-teman maba (mahasiswa baru) yang sudah membayar dan ambil kuitansi tapi tidak mendapatkan almamater. Hal ini menandakan sistem tata kelola internal UNM masih bobrok dan jauh dari kata ideal,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, BEM UNM menerobos kegiatan PKKMB hingga viral di media sosial. Mereka menyuarakan berbagai persoalan di internal kampus, mulai masalah distribusi almamater hingga dugaan praktik jual beli nilai.
“Gerakan tersebut merupakan bentuk keresahan dan respons atas masalah internal UNM yang sampai hari belum terselesaikan,” kata Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UNM, Syamry kepada infoSulsel, Rabu (13/8).
Menurut Syamry, hingga saat ini masih banyak mahasiswa baru angkatan 2025 yang belum mendapatkan almamater, meski sudah membayar dan memegang kuitansi resmi. Karena itu, ia menyebutkan, ada banyak mahasiswa baru tidak menghadiri PKKMB.
“Banyak teman-teman maba (mahasiswa baru) yang sudah membayar dan ambil kuitansi tapi tidak mendapatkan almamater. Hal ini menandakan sistem tata kelola internal UNM masih bobrok dan jauh dari kata ideal,” tegasnya.
