Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin mengkaji penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) demi memaksimalkan penerimaan sistem penerimaan murid baru (SPMB). Hal ini setelah jumlah siswa lulusan SD diproyeksi tidak bisa diterima seluruhnya di SMP negeri karena kuota terbatas.
“Intinya semua anak harus sekolah. Kita akan menjadi fasilitator untuk itu. Dan yang lebih penting lagi bahwa ini akan menjadi catatan penting buat kita ke depan untuk menambah kelas baru di tingkat SMP yang ada di Kota Makassar,” ucap Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).
Diketahui, SPMB tingkat SMP masih bergulir meski jalur penerimaan domisili sudah berakhir. Berdasarkan data di laman SPMB Makassar, pendaftar jalur domisli SPMB SMP mencapai 11.593 orang, sementara kuota siswa yang akan diterima cuma 6.698. Dengan begitu, ada 4.895 orang yang tidak terakomodir.
Appi memerintahkan Sekda Makassar Andi Zulkifli segera mengantisipasi persoalan ini. Dia berharap penambahan jumlah rombel di tingkat SMP bisa menekan potensi jumlah siswa lulusan SD yang tidak bisa diterima di SMP negeri.
“Saya minta sama Pak Sekda untuk memasukkan ini ke dalam anggaran pokok untuk penambahan ruang kelas SMP terpadu di wilayah yang tidak memiliki sekolah menengah pertama,” ujarnya.
Appi menyadari penambahan rombel tidak bisa serta dilakukan lantara mesti mendapat persetujuan dari Kemendikdasmen. Pasalnya penambahan jumlah rombel harus mengubah data pokok pendidikan (dapodik).
“Yang paling pertama ada aturan menyangkut masalah jumlah rombel. Nah itu kalau umumnya kita harus menambah itu harus melapor supaya dapat dapodik. Nah ini harus kalau diberikan ya kita akan tambah,” ucap Appi.
“Kalau rata-rata kita bisa tambah anggaplah 5 sampai 8 orang tentu, anggaplah kalau umpamanya bisa itu ya, tentu ini akan memberikan penurunan yang sangat signifikan untuk seluruh kelas yang akan diterima,” tambah.
Selain menyiapkan penambahan rombel, Pemkot Makassar juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah swasta agar seluruh anak tetap mendapat akses pendidikan. Lulusan siswa SD yang tidak terakomodir di SMP negeri, diarahkan untuk masuk swasta.
“Kita akan coba membicarakan dengan pihak-pihak sekolah swasta yang bagaimana untuk bisa mendistribusikan anak-anak ini untuk bisa sekolah di tempat itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Disdik Makassar juga berencana membuka 7 SMP negeri baru tahun depan. Pembukaan sekolah baru ini melalui mekanisme regrouping atau penggabungan beberapa SD yang kekurangan murid.
“Kita akan mendirikan 7 sekolah baru untuk menyangga sekolah yang menumpuk pendaftarnya. Tahun ini proses administrasinya kita tuntaskan, supaya tahun ajaran baru 2026 sudah bisa mulai menerima siswa,” terang Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan Makassar, Syarifuddin.
Pendirian sekolah-sekolah baru ini diklaim tidak memerlukan biaya besar. Disdik Makassar melakukan regrouping SD yang kekurangan siswa menjadi SMP dengan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang sudah tersedia.
“Langkah ini lebih cepat dan efisien dibanding pembangunan sekolah baru yang memakan biaya hingga puluhan miliar rupiah,” imbuhnya.
