Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid dan Reny Lamadjido (Berani) mulai menunjukkan hasil kinerjanya selama 2025. Kendati belum setahun menjabat, program-program prioritas yang dijalankan Anwar Hafid mulai berefek pada pertumbuhan ekonomi hingga mudahnya masyarakat kecil menjangkau kesehatan dan pendidikan.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wagub Sulteng Periode 2025-2030 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pasangan ini mengusung program 9 Berani yang menjadi prioritas pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulteng.
Sembilan program tersebut yaitu Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Berkah, Berani Makmur, Berani Harmoni, Berani Sejahtera dan Berani Berintegritas. Program-program unggulan itu dijalankan secara merata di berbagai kabupaten dan kota di Sulteng.
Berdasarkan data yang dirangkum infocom, berikut capaian kinerja Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sepanjang 2025.
Salah satu program unggulan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yaitu memberikan beasiswa bagi mahasiswa S1 asal Sulteng yang diberi nama Berani Cerdas. Beasiswa ini telah dirasakan 16.043 mahasiswa.
Hingga 23 Oktober, Pemprov Sulteng melaporkan total keseluruhan penerima beasiswa mencapai 16.584 mahasiswa. Sebanyak 16.043 mahasiswa telah menerima beasiswa itu dengan alokasi anggaran yang dibayarkan Rp 54.661.296.998 (Rp 54 M).
Sementara masih ada 541 mahasiswa yang masuk dalam periode ke 26-27 yang kini dalam tahap menunggu pembayaran dengan anggaran yang disiapkan Rp 2.113.768.615 (Rp 2 M).
Pemprov Sulteng juga berencana membuka beasiswa untuk jenjang S2 dan S3. Penerimaan beasiswa itu nantinya akan dilakukan secara selektif.
Pemprov Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat sektor kesehatan melalui program Berani Sehat. Program ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil untuk dapat berobat cukup dengan KTP, tanpa harus memiliki BPJS aktif.
Hingga Oktober 2025, lebih dari 102.000 warga Sulteng telah berobat menggunakan KTP melalui program ini, dengan total biaya pelayanan yang ditanggung Pemerintah Provinsi hampir mencapai Rp 50 miliar.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Sebelum adanya program Berani Sehat, RSUD Undata di Palu hanya melayani sekitar 200 hingga 300 pasien setiap hari. Namun dalam tujuh bulan sejak program ini berjalan, jumlah pasien melonjak menjadi 700 hingga 800 orang per hari.
Pemprov Sulteng juga akan mendorong perluasan dan peningkatan kapasitas RSUD Undata menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Peningkatan itu tidak hanya menyentuh sisi fasilitas, tetapi juga mutu layanan dan penambahan tenaga dokter spesialis agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus berobat keluar daerah.
“RSUD Undata akan kita kembangkan menjadi rumah sakit kebanggaan Sulawesi Tengah, dengan fasilitas modern dan layanan berstandar internasional. Kita ingin rakyat Sulteng mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di tanahnya sendiri,” ujar Anwar Hafid, Selasa (7/10).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Sulteng pada triwulan III 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen secara tahunan (year on year). Capaian itu menempatkan Sulteng jadi provinsi kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yakni pertama industri pengolahan. Kedua pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan ketiga pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi meliputi industri pengolahan yaitu sebesar 12,56 persen sejalan dengan adanya peningkatan produksi komoditas besi baja, nikel, kokas, dan litium oksida.
Dibandingkan triwulan II-2025, ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III-2025 tumbuh sebesar 5,21 persen (q-to-q), polanya memiliki kemiripan dengan tahun sebelumnya atau pola musiman.
Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 11,87 persen.
Persentase penduduk miskin di Sulteng mengalami penurunan per Maret 2025. Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2025 mencapai 356,19 ribu orang atau 10,92 persen dari total penduduk.
Angka ini menurun 23,57 ribu orang atau 0,84 persen poin dibandingkan Maret 2024. Tren penurunan ini juga terlihat konsisten jika dibandingkan pada September 2024 yang saat itu penduduk miskin mencapai 358,33 ribu orang.
Kemiskinan Maret 2025 sebesar 10,92 persen menjadi angka kemiskinan terkecil selama ini di Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid menyatakan secara tegas penghentian permanen dua perusahaan tambang yang selama ini ditolak masyarakat. Dua perusahaan tambang yang dimaksud yaitu PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Anwar berjanji selama menjabat Gubernur, dirinya akan memoratorium semua perizinan tambang yang berada di atas wilayah permukiman rakyat. Hal itu untuk menjaga daerahnya dari kerusakan.
“Insyaallah selama saya jadi Gubernur, tidak akan ada lagi izin yang keluar di atas permukiman. Itu komitmen kita menjaga daerah ini, karena daerah ini satu-satunya harapan kita, kita berlindung, kita pernah mengalami musibah yang sangat besar. Kalau di atas ini kita tidak jaga, saya khawatir suatu saat kita semua akan tertimbun,” ujar Anwar Hafid saat menemui massa aksi di Palu, Selasa (10/6).
Selain itu, Anwar Hafid juga berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulteng. Langkah ini menjadi komitmen menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan adil.
Gubernur Anwar Hafid memberikan kebijakan istimewa saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan itu berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan yang menunggak pajak dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan ini diumumkan sebagai kado spesial bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan bagian dari upaya mendukung program pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu di masa mendatang.
Program tersebut berjalan selama satu bulan yang dimulai 14 April-14 Mei 2025. Dari catatan Bapenda Sulteng, transaksi selama program ini berlangsung mencapai Rp 82,6 miliar.
