Sejumlah guru besar bidang kedokteran dan kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyatakan sikap keprihatinan atas memburuknya kondisi pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir. Ketidakharmonisan antara berbagai pihak yang terlibat disebut menjadi masalah utama.
“Kami mengamati bahwa proses pendidikan kedokteran dan kesehatan dalam kurun waktu enam tahun ini semakin memburuk dan adanya ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang terkait,” kata Dekan Fakultas Kedokteran Unhas Prof Dr Haerani Rasyid kepada wartawan, Senin (20/5/2025).
Haerani mengatakan pernyataan sikap ini dimotori oleh tiga fakultas bidang kesehatan di Unhas. Pernyataan ini menjadi bentuk tanggung jawab moral atas arah dan mutu kebijakan pendidikan kesehatan.
“Kami sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, guru besar Fakultas Kedokteran Gigi dan guru besar Fakultas Keperawatan merasa penting untuk menyatakan aksi keprihatinan ini,” lanjutnya.
Haerani menyebut enam poin pernyataan sikap guru besar sama pentingnya, namun lima poin dianggap paling mendesak. Isunya meliputi independensi kolegium, pendidikan spesialis, kompetensi dokter umum, dan kebijakan hospital based di rumah sakit vertikal.
“Semuanya krusial sehingga kami mempoinkan sikap tersebut dalam 6 poin. Tapi yang terutama tentunya adalah 5 poin termasuk dalam hal pembentukan independensi kolegium, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, kompetensi tambahan bagi dokter umum yang mestinya harusnya secara ilmiah harus dianalisis dan serta pembukaan hospital based pada humas rumah sakit vertikal yang telah melakukan Pendidikan University Based,” jelasnya.
Haerani menyampaikan bahwa aksi pernyataan sikap dilakukan serentak secara nasional, setelah sebelumnya dimulai oleh UNPAD pada 19 Mei. Total 357 guru besar dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia turut menyatakan keprihatinan bersama.
“Hari ini kami serentak melakukan hal yang sama, kemarin UNPAD mendahului pada tanggal 19 Mei, tetapi saat ini telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Termasuk buktinya adalah adanya aksi keprihatinan guru besar Fakultas Kedokteran yang terdiri dari 357 guru besar yang saya bacakan pada hari ini,” ucap Haerani.
Tak hanya dari kalangan guru besar, sorotan juga datang dari para mahasiswa program spesialis (residen) di Fakultas Kedokteran Unhas. Mereka menyatakan sikap atas kondisi yang mereka nilai semakin buruk dalam tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Hari ini alhamdulillah kami seluruh residen yang ada di Fakultas Kedokteran Unhas menyikapi kondisi yang terjadi di dunia kesehatan di Indonesia,” kata Dokter Residen Forensik dan Medikolegal Unhas, dr Irvan Wahyu Jatmiko.
Irvan menilai Menteri Kesehatan menunjukkan sikap arogan yang tidak mencerminkan peran sebagai pejabat publik. Ia mengkritik Menkes karena dinilai lebih fokus pada isu-isu sampingan seperti bullying, daripada menjalankan tugas utamanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
“Terutama sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan kita. Yang sebenarnya sikap-sikap tersebut sudah tidak lagi mencerminkan beliau sebagai Menteri Kesehatan. Beliau hanya mengalihkan tugas dan fungsi utamanya sebagai seorang pembantu presiden lalu hanya fokus terhadap isu-isu bullying, isu-isu bahwa dokter itu tidak melayani masyarakat, padahal tugas beliau adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Irvan menegaskan bahwa mahasiswa spesialis FK Unhas menolak intervensi langsung dari Kementerian Kesehatan terhadap kegiatan akademik. Ia menyoroti pentingnya menjaga independensi kampus dari kepentingan politis yang dapat merusak iklim pendidikan.
“Yang kedua, pada hari juga kami seluruh mahasiswa spesialis, dokter di Fakultas Kedokteran Unhas, hari ini menyatakan sikap kami bahwa kegiatan akademik yang ada di Fakultas Kedokteran Unhas atau di seluruh (Fakultas) Kedokteran di Indonesia untuk tidak diintervensi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Jangan sampai independensi kami, atau dalam lingkungan akademik itu tercederai oleh tindakan-tindakan yang politis,” tegas Irvan.
Dia mengungkapkan banyak senior dan rekan sejawat mereka mengalami mutasi dan perlakuan tidak adil. Ia mempertanyakan bagaimana Menteri Kesehatan bisa menjalankan tugas menyejahterakan masyarakat jika tindakan seperti itu terus terjadi.
“Begitu banyak senior-senior kami yang dimutasi, begitu banyak rekan-rekan sejawat kami yang diperlakukan tidak adil, padahal tugas Menteri Kesehatan, bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat dalam dunia kesehatan,” ujarnya.
Irvan menyatakan bahwa mahasiswa meminta pemerintah menindaklanjuti empat dari lima poin krusial yang diajukan. Ia juga mendesak pemberian teguran keras kepada Menteri Kesehatan yang dinilai menunjukkan sikap arogan meski niatnya mungkin baik.
“Ada 5 poin, yang krusial, kami sebagai mahasiswa meminta dari poin 1 sampai poin 4 itu, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan memberikan teguran keras kepada Menteri Kesehatan. Mungkin Menteri Kesehatan niatnya baik, tapi cara yang beliau lakukan itu sekadar menunjukkan arogansi beliau sebagai pembantu presiden dalam bidang kesehatan,” tegas Irvan.
Dia menilai komunikasi publik Menteri Kesehatan kurang baik dan berharap Presiden dapat memberikan arahan. Ia menegaskan bahwa para residen tidak hanya fokus belajar, tetapi juga berkomitmen mengabdi dan melayani masyarakat, dengan harapan komunikasi yang lebih baik.
“Hanya komunikasi publiknya yang kurang baik, mungkin presiden dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan karena kami ini residen sekolah semata-mata bukan hanya untuk meningkatkan materi kami, kami mau tetap mengabdi kepada masyarakat, kami mau memberikan pelayanan kepada masyarakat, cuma komunikasinya harus diperbaiki,” pungkasnya.
