Warga 5 desa di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menggalang donasi untuk melunasi utang Rp 14 juta dari pembangunan jembatan baru yang dilakukan secara gotong royong. Warga berharap Pemkab Enrekang turun tangan agar mereka terbebas dari utang yang tersisa Rp 8,4 juta.
Diketahui, jembatan gantung penghubung lima desa tersebut putus akibat banjir bandang pada 2024 lalu. Jembatan itu menghubungkan Desa Kaluppini, Desa Lembang, Desa Ranga, Desa Tokkonan dan Desa Rossoan di Kecamatan Enrekang.
Warga dari lima desa lalu menggalang donasi agar jembatan baru dibangun. Belakangan diketahui total biaya pembangunan jembatan mencapai Rp 71 juta namun hasil swadaya dan donasi warga cuma terkumpul sekitar Rp 57 juta.
“Jadi biaya pembangunan Rp 71 juta dan terkumpul Rp 57 juta. Masih ada sekitar Rp 14 juta yang menjadi utang setelah kami hitung,” kata Kepala Desa Kaluppini Muh Salata kepada infoSulsel, Selasa (29/7/2025).
Salata mengungkapkan utang Rp 14 juta tersebut merupakan bahan bangunan untuk membangun jembatan yang dibeli di toko. Bahan tersebut berupa semen dan material lainnya.
“Utang itu maksudnya kami sudah ambil bahan bangunan seperti semen di toko dan belum dilunasi,” bebernya.
Dia memaparkan warga dari 5 desa di wilayah sekitar turun langsung membantu pembangunan jembatan. Mereka menyadari kebutuhan atas jembatan ini sangat penting untuk mobilitas warga.
“Pembangunannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat 5 desa yakni Kaluppini, Lembang, Ranga, Tokkonan dan Rosoan. Dan memang 5 desa ini yang selama ini membutuhkan kehadiran jembatan penghubung ini,” imbuhnya.
Warga bernama Juliani mengungkapkan uang donasi yang terkumpul untuk pembayaran utang sudah mencapai Rp 5,6 juta per Senin (4/8). Itu artinya sisa utang dari pembangunan jembatan yakni Rp 8,4 juta.
“Sampai saat ini untuk utang belum lunas,” kata Juliani kepada infoSulsel, Senin (4/8).
Dia mengatakan warga masih berharap donasi untuk melunasi utang yang sebelumnya mencapai Rp 14 juta. Kini sisa utang semakin berkurang seiring donasi yang masuk.
“Untuk update donasi masuk Rp 5,6 juta. Jadi sisa utang Rp 8,4 juta dari sebelumnya Rp 14 juta,” bebernya.
Juliana mengaku sejauh ini belum ada koordinasi atau pemberitahuan jika perwakilan Pemkab Enrekang akan turun tangan melunasi utang tersebut. Dia berharap ada perhatian pemerintah sehingga semua utang bisa terlunasi.
“Belum ada (dari Pemkab Enrekang). Tentunya kami berharap baik dari donatur atau pemerintah bisa membantu berdonasi agar utang segera lunas,” paparnya.
Menurutnya, dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut warga menjadi sangat terbantu. Warga tidak perlu lagi khawatir menyeberangi sungai yang berarus deras.
“Jembatan sudah terpakai. Alhamdulillah, kami warga tidak khawatir lagi lewati sungai karena sudah ada jembatan ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkab Enrekang turut menanggapi pembangunan jembatan baru tersebut yang menyisakan utang. Pemkab mengaku minim anggaran sehingga sulit membangun jembatan yang jadi kebutuhan warga.
“Ya, kita akui bahwa kemampuan fiskal daerah memang agak lemah sehingga tidak bisa kita mengakomodir semua kebutuhan secara cepat,” kata Plt Sekda Enrekang Zulkarnain Kara kepada infoSulsel, Kamis (31/7).
Dia menyebut Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga telah meminta kepada jajaran agar lebih peka dalam melihat kebutuhan warga. Kejadian warga berpatungan membangun hingga menyisakan utang tidak boleh terulang.
“Beliau (Bupati Enrekang) ngomong ke saya agar itu jadi perhatian. Ke depan jangan lagi terulang (warga menyisakan utang membangun secara swadaya),” paparnya.
Zulkarnain menegaskan pemerintah pada dasarnya selalu ingin memberikan pelayanan pembangunan secara cepat dan tepat. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda menjadi kendala.
“Kita mau tampil cepat tetapi kondisi fiskal kita tidak mendukung,” imbuhnya.
Utang Warga Sisa Rp 8,4 Juta
Pemkab Enrekang Minim Anggaran
Sebelumnya, Pemkab Enrekang turut menanggapi pembangunan jembatan baru tersebut yang menyisakan utang. Pemkab mengaku minim anggaran sehingga sulit membangun jembatan yang jadi kebutuhan warga.
“Ya, kita akui bahwa kemampuan fiskal daerah memang agak lemah sehingga tidak bisa kita mengakomodir semua kebutuhan secara cepat,” kata Plt Sekda Enrekang Zulkarnain Kara kepada infoSulsel, Kamis (31/7).
Dia menyebut Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga telah meminta kepada jajaran agar lebih peka dalam melihat kebutuhan warga. Kejadian warga berpatungan membangun hingga menyisakan utang tidak boleh terulang.
“Beliau (Bupati Enrekang) ngomong ke saya agar itu jadi perhatian. Ke depan jangan lagi terulang (warga menyisakan utang membangun secara swadaya),” paparnya.
Zulkarnain menegaskan pemerintah pada dasarnya selalu ingin memberikan pelayanan pembangunan secara cepat dan tepat. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda menjadi kendala.
“Kita mau tampil cepat tetapi kondisi fiskal kita tidak mendukung,” imbuhnya.
