Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mewanti-wanti pelayanan di fasilitas kesehatan terganggu buntut jasa layanan kapitasi dan non kapitasi menunggak hingga 6 bulan. DPRD mendesak Pemkab Enrekang bisa segera memproses pencairannya.
“Saya sudah pelajari dan memang ini perlu segera dibayarkan jasa kapitasi dan non kapitasi untuk nakes dan sopir ambulans itu,” kata Wakil Ketua DPRD Enrekang Abdulrahman Zulkarnain kepada infoSulsel, Kamis (26/6/2025).
Ia khawatir ada konsekuensi jika jasa layanan kepada nakes tidak dibayarkan secepatnya atau terus menunggak. Menurutnya, kondisi ini bisa saja berdampak pada pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
“Memang ini penting segera dibayar sebab ini di pelayanan dasar di puskesmas. Layanan bisa terganggu karena kesejahteraan dari tenaga kesehatan yang tidak diperhatikan,” tegasnya.
Dia tidak menampik kendala pencairan jasa layanan tersebut dipicu adanya peralihan kewenangan pembayaran. Jika sebelumnya ditangani Dinas Kesehatan, kini sudah beralih ke puskesmas dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tapi saya sudah cek. Dana sudah ada, tapi memang di parsial itu lambat sebab sebelumnya dana melekat di Dinkes. Jadi ada kendala di proses administrasi beralih ke BLUD,” bebernya.
“Saya akan terus bantu cek ini agar di puskesmas dapat segera memproses bayar sebab dana sudah ada. Sisa memang itu tadi soal peralihan status ke BLUD,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, nakes di Kabupaten Enrekang mengeluhkan pembayaran jasa kapitasi menunggak selama 6 bulan. Mereka mendesak jasa kapitasi itu bisa segera dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami keluhkan terkait kapitasi yang belum terbayarkan 6 bulan. Terakhir dibayar jasa kapitasi bulan 12 atau Desember 2024 lalu. Setelahnya sejak Januari sampai sekarang tidak pernah dibayar lagi,” kata nakes inisial NA kepada infoSulsel, Selasa (24/6).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
