Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) bakal mendesain ulang gedung utama Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengerjaan fisik dimulai 2026 dan ditargetkan selesai akhir 2027.
“Gedung utama ini rusak berat, tapi secara struktur ini masih bisa digunakan. Jadi ini kami akan memperbaiki, hanya tidak bisa diselesaikan sampai dengan Desember 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemenpu, Dewi Chomistriana, saat meninjau Kantor DPRD Sulsel, Selasa (16/9/2025).
Ia mengaku kemungkinan gedung utama tidak bakal direkonstruksi, hanya rehabilitasi besar-besaran. Struktur bangunan masih dinilai layak meski sudah berusia 47 tahun.
“Gedung utama sepertinya tidak rekonstruksi, ini sebagian besar sepertinya strukturnya masih bagus, kami masih bisa rehabilitasi berat,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengaku, ahli struktur dari Direktorat Bina Teknik Kemenpu akan melakukan pendalaman satu bulan untuk mengetahui tingkat kerusakan. Apalagi gedung utama sudah tidak memiliki dokumen as-built drawing atau gambar teknik kondisi aktual bangunan.
“Butuh waktu karena gedung (utama) ini dibangun, diresmikan tahun 1978. Sudah tidak ada as-built drawingnya sehingga kami harus desain ulang,” jelasnya.
Selain gedung utama, Dewi mengaku bangunan Sekretariat DPRD bakal direkonstruksi total. Bangunan ini mengalami kerusakan paling parah, sehingga akan didesain ulang dengan mengakomodasi kebutuhan ruang tambahan.
“Kemudian untuk yang gedung sekretariat di belakang itu, secara kaji cepat kelihatannya itu perlu rekonstruksi. Dan itu tentunya waktunya juga tidak akan sebentar, kemungkinan kami perlu waktu tahun anggaran 2026-2027,” bebernya.
Ia menambahkan, rekonstruksi akan mempertimbangkan kaidah-kaidah bangunan gedung sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk ketahanan struktur bangunan yang mesti tahan gempa hingga skala 9 magnitudo.
“Seperti misalnya skala gempa harusnya sekarang sudah 9. Karena ini dibangun tahun 70-an, saya yakin belum skala 9. Nah ini perkuatan struktur juga pastinya harus kami lakukan,” ungkap Dewi.
Dirinya mengaku juga mendapat usulan dari DPRD Sulsel agar menambah kapasitas setiap ruangan yang dibangun. Sebab desain gedung saat ini hanya untuk 48 anggota dewan, sementara saat ini sudah 85 orang.
“Bahwa sekarang ini secara kapasitas juga sudah tidak mencukupi karena sebelumnya didesain hanya untuk 48 orang, sekarang sudah ada dua kali lipat, 85 anggota dewan,” bebernya.
Namun, Dewi belum mengetahui berapa anggaran yang mesti dikeluarkan untuk merekonstruksi sejumlah bangunan di DPRD Sulsel. Angka kerugian yang dihitung Pemprov Sulsel sebesar Rp 233 miliar masih akan dihitung ulang.
“Nanti kami akan berhitung ulang,” singkatnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi berharap desain baru gedung utama DPRD Sulsel juga mempertimbangkan aspek keselamatan. Seperti jalur evakuasi hingga keberadaan hydrant atau alat pemadam kebakaran.
“Itu tentu sudah menjadi pertimbangan kementerian juga bahwa hydrant, jalur evakuasi ini akan menjadi bagian dari perencanaan kementerian untuk membangun ulang,” pungkasnya.
