Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan Makassar Government Center (MGC) milik Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keduanya melihat langsung proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Maruarar mengaku terkesan dengan layanan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menilai Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bergerak cepat sejak dilantik.
“Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG. Betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” ujar Maruarar kepada wartawan usai kunjungan di MGC, Jalan Sultan Hasanuddin, Kamis (11/9/2025)
Maruarar pun memberikan apresiasi untuk kinerja Wali Kota Makassar. Dia berharap layanan publik di kota ini bisa terus meningkat.
“Sehingga saya menilai kinerja dalam sektor perumahan dan membantu rakyat kecil, saya kasih nilai 8 di sini Wali Kota,” ucapnya.
“Saya berharap kalau nanti saya datang lagi nilainya kalau boleh 9. Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” lanjutnya.
Dia menyebut pelayanan yang diberikan Pemkot Makassar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, percepatan pelayanan publik akan semakin membantu rakyat kecil.
“Seperti Bapak Presiden perintahkan kepada Bapak Mendagri, kepada saya, dan juga kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum). Terima kasih Pak Wali dan Ibu Wali atas kinerjanya yang sangat baik,” tuturnya.
Sementara itu, Tito juga menyampaikan apresiasi atas layanan satu atap di MGC. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah mengurus dokumen.
“Mal Pelayanan Publik ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota, Ibu (Wakil Wali Kota), yang telah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini,” sebutnya.
“Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali. Kalau nggak pakai outlet di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas, kemudian macam-macam,” terangnya.
Tito menilai kehadiran layanan satu atap ini membuat proses administrasi lebih cepat. Warga tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor.
“Nah, di sini cukup dilayani dalam satu atap ini dan kita lihat petugasnya PBG, BPHTB, itu beda-beda biasanya. Nah, ini kan tinggal seberang-seberangan aja nih, selesai PBG, BPHTB,” jelasnya.
Tito mengungkap sudah ada 285 kabupaten/kota yang memiliki Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia. Dia mendorong daerah lain segera membuka layanan serupa.
“Nah, bagi yang belum, karena jumlahnya ada 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, ini saya tentu akan dorong untuk membuat supaya masyarakat ini juga gampang,” katanya.
