, Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan lantaran memberikan rekomendasi event Baku Tumbuk yang dianggap melegalkan perkelahian jalanan yang membahayakan pesertanya. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Parepare meminta izin event tersebut dicabut.
Dilihat di akun media sosial Baku Tumbuk Parepare, event itu rencananya akan digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Mandiri Parepare, Sabtu (7/2). Panitia sudah membuka penjualan tiket dan pendaftaran peserta melalui media sosial.
Sejauh ini sudah ada pendaftar sebanyak 18 fighter yang terdiri dari pria dan wanita. Panitia mengumumkan ada sembilan pertandingan yang akan berlangsung nantinya.
Ketua KONI Parepare Fadly Agoes Mante mengaku heran event tersebut mendapat izin dari Pemkot dan kepolisian. Dia menilai dengan digelarnya event tersebut maka perkelahian jalanan dilegalkan di Parepare.
“Event Baku Tumbuk ini ibaratkan melegalisasi perkelahian jalanan. Dilegalkan, diresmikan istilahnya, kalau pemerintah daerah memberikan izin,” kata Fadly kepada infoSulsel, Selasa (13/1/2026).
Dia menjelaskan bahwa setiap cabang olahraga yang dipertandingan memiliki aturan yang jelas. Sementara event tersebut tidak jelas sehingga membahayakan pesertanya.
“Berbahaya karena tidak ada apa namanya, aturannya. Jangan sampai dia pukul secara brutal. Jadi rule-nya harus jelas. Setiap cabor memiliki rule, memiliki aturan main,” katanya.
Selain itu, venue dari event yang diklaim sebagai cabang olahraga itu belum jelas. Dia meragukan event Baku Tumbuk itu sebagai olahraga kickboxing karena arena pertandingannya tidak jelas.
“Kita harus lihat dia mau main di mana? Di atas ring atau di matras? Kalau tinju, dia mainnya di atas ring. Kickboxing mainnya juga di atas ring. Kalau di matras ya ada karate, pencak silat, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Fadly juga menyoroti event ini yang tidak mengumumkan wasitnya. Menurutnya, event cabang olahraga itu dikatakan resmi jika dipimpin wasit yang berlisensi.
“Kalau ini dijadikan alasan sebagai bagian daripada event olahraga, pertama saya sederhana, wasitnya dari mana? Lisensinya dari cabor apa?” katanya.
Dia mengungkapkan, peserta yang mendaftar juga bukan dari atlet cabang olahraga. Fadly mengatakan, peserta yang terlibat itu mendaftar secara tidak resmi tanpa rekomendasi dari klub atau tim.
“Atlet yang akan dipertandingkan di sana itu sepertinya terkesan dadakan, sembarangan. Karena cukup dengan baku undang, panitia yang carikan lawan,” imbuhnya.
Fadly menegaskan bahwa event itu bukan bagian dari cabang olahraga yang dinaungi KONI Parepare. Menurutnya, event berasal dari kelompok yang tidak legal.
“KONI Parepare tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang akan melaksanakan kegiatan seperti Baku Tumbuk. Kickboxing juga sampai hari ini tidak menyampaikan kegiatan tersebut bagian daripada kickboxing,” bebernya.
Menurut Fadly, Pemkot seharusnya tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun jika izin sudah diberikan makan harus ditinjau ulang bersama pihak kepolisian dan dicabut.
“Saran saya ke Pemkot, sebaiknya dicabut. Karena bagaimana mungkin kepolisian bisa mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari cabor yang bersangkutan,” katanya.
Selain itu, Fadly juga meminta pihak kepolisian untuk mengatensi event yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dia menolak kegiatan itu karena rawan bagi pesertanya.
“Oleh karena itu, tentu kami juga mendesak ke Bapak Kapolres melalui Kasat Intel agar supaya mencermati secara saksama kegiatan ini. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan,” pintahnya.
Pemkot Parepare, akan mengevaluasi izin event Baku Tumbuk setelah disorot KONI Parepare. Pemkot akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait izin event tersebut yang sebelumnya telah diberikan.
“Iya sudah ada rekomendasinya. Tapi kita mau evaluasi kembali karena KONI bilang bahwa tidak terdaftar itu,” kata Kaban Kesbangpol Parepare, Rustan Asta kepada infoSulsel, Selasa (13/1).
“Saya mau anu dulu karena ternyata tidak ada, tidak terdaftar di KONI. Jangan sampai ada apa-apa. Eh belum pi nih, baru saya mau suruh Pak Kabid koordinasi dengan polisi,” lanjutnya.
Dia mengakui panitia event sudah mengajukan proposal permohonan izin. Kesbangpol kemudian menggelar rapat dengan pihak terkait namun panitia tidak bisa menunjukkan rekomendasi dari KONI.
“Iya ada proposalnya. Sudah mi dirapatkan. Iya, cuma di rapatnya kemarin itu harus ada rekomendasinya dari KONI. Tapi belum, tidak bisa pi dia perlihatkan rekomendasi dari KONI,” ungkapnya.
Dalam proposalnya, panitia mengklaim event tersebut sudah mengantongi rekomendasi dari cabang olahraga kickboxing Parepare. Namun dia akan meninjau ulang setelah ada pemberitahuan dari KONI Parepare.
“Dia mengakunya olahraga, cabor dari kickboxing. Evaluasi dulu ya, evaluasi dulu. Jangan sampai Street Fighter,” pungkasnya.
Wasit-Peserta Event Tak Jelas
Pemkot Diminta Cabut Izin Event
Pemkot Evaluasi Izin Event
Fadly juga menyoroti event ini yang tidak mengumumkan wasitnya. Menurutnya, event cabang olahraga itu dikatakan resmi jika dipimpin wasit yang berlisensi.
“Kalau ini dijadikan alasan sebagai bagian daripada event olahraga, pertama saya sederhana, wasitnya dari mana? Lisensinya dari cabor apa?” katanya.
Dia mengungkapkan, peserta yang mendaftar juga bukan dari atlet cabang olahraga. Fadly mengatakan, peserta yang terlibat itu mendaftar secara tidak resmi tanpa rekomendasi dari klub atau tim.
“Atlet yang akan dipertandingkan di sana itu sepertinya terkesan dadakan, sembarangan. Karena cukup dengan baku undang, panitia yang carikan lawan,” imbuhnya.
Wasit-Peserta Event Tak Jelas
Fadly menegaskan bahwa event itu bukan bagian dari cabang olahraga yang dinaungi KONI Parepare. Menurutnya, event berasal dari kelompok yang tidak legal.
“KONI Parepare tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang akan melaksanakan kegiatan seperti Baku Tumbuk. Kickboxing juga sampai hari ini tidak menyampaikan kegiatan tersebut bagian daripada kickboxing,” bebernya.
Menurut Fadly, Pemkot seharusnya tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun jika izin sudah diberikan makan harus ditinjau ulang bersama pihak kepolisian dan dicabut.
“Saran saya ke Pemkot, sebaiknya dicabut. Karena bagaimana mungkin kepolisian bisa mengeluarkan izin kalau tidak ada rekomendasi dari cabor yang bersangkutan,” katanya.
Selain itu, Fadly juga meminta pihak kepolisian untuk mengatensi event yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dia menolak kegiatan itu karena rawan bagi pesertanya.
“Oleh karena itu, tentu kami juga mendesak ke Bapak Kapolres melalui Kasat Intel agar supaya mencermati secara saksama kegiatan ini. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan,” pintahnya.
Pemkot Diminta Cabut Izin Event
Pemkot Parepare, akan mengevaluasi izin event Baku Tumbuk setelah disorot KONI Parepare. Pemkot akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait izin event tersebut yang sebelumnya telah diberikan.
“Iya sudah ada rekomendasinya. Tapi kita mau evaluasi kembali karena KONI bilang bahwa tidak terdaftar itu,” kata Kaban Kesbangpol Parepare, Rustan Asta kepada infoSulsel, Selasa (13/1).
“Saya mau anu dulu karena ternyata tidak ada, tidak terdaftar di KONI. Jangan sampai ada apa-apa. Eh belum pi nih, baru saya mau suruh Pak Kabid koordinasi dengan polisi,” lanjutnya.
Dia mengakui panitia event sudah mengajukan proposal permohonan izin. Kesbangpol kemudian menggelar rapat dengan pihak terkait namun panitia tidak bisa menunjukkan rekomendasi dari KONI.
“Iya ada proposalnya. Sudah mi dirapatkan. Iya, cuma di rapatnya kemarin itu harus ada rekomendasinya dari KONI. Tapi belum, tidak bisa pi dia perlihatkan rekomendasi dari KONI,” ungkapnya.
Dalam proposalnya, panitia mengklaim event tersebut sudah mengantongi rekomendasi dari cabang olahraga kickboxing Parepare. Namun dia akan meninjau ulang setelah ada pemberitahuan dari KONI Parepare.
“Dia mengakunya olahraga, cabor dari kickboxing. Evaluasi dulu ya, evaluasi dulu. Jangan sampai Street Fighter,” pungkasnya.
