Rencana Pemkot Makassar melakukan pemangkasan Laskar Pelangi termasuk guru hingga pegawai PDAM Makassar menuai kritik sana sini. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini dianggap tidak tepat.
Kritikan tersebut datang dari sejumlah fraksi DPRD Makassar, seperti Gerindra, PDIP, hingga NasDem. Hal ini merespons rencana PDAM yang akan memangkas 400 pegawai, serta Pemkot Makassar yang juga berencana merumahkan 261 pegawai non ASN atau Laskar Pelangi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi menilai rencana Pemkot Makassar ini tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di PHK?” kata Kasrudi kepada infoSulsel, Jumat (16/5/2025).
Dia menegaskan evaluasi pegawai kontrak harus transparan. Indikator evaluasinya juga harus jelas agar tidak terkesan tiba-tiba mengeluarkan pegawai.
“Jadi paling tidak kalau mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas dong, seperti ini, misalnya ada yang salah makanya perlu dievaluasi. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu,” ucapnya.
Kasrudi mengaku telah menerima informasi ada sekitar 1.000 pegawai yang akan kena PHK. Di antaranya ada 400 pegawai PDAM Makassar dan 600 Laskar Pelangi dari seluruh OPD.
“Cuma estimasi, sekitar 1.000 (orang mau kena PHK) karena PDAM 400 orang dan Laskar Pelangi bisa sampai 600 karena bukan hanya Disdik, ada yang di dinas lain juga,” bebernya.
Dia mengaku Pemkot Makassar belum memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi soal evaluasi tenaga kontrak ini. Padahal dampaknya akan berpengaruh pada keluarga para pegawai tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang detail ke kami tiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja kan begitu. Itu semua saya soroti,” katanya.
Pihaknya juga menyinggung jelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Selama ini, kata dia, kegiatannya hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung ke masyarakat.
“Termasuk juga saya soroti Wali Kota kita ini kelihatan tidak ada kerja-kerja di masyarakat, seremoni saja, sementara sudah hampir 100 hari berjalannya pemerintahan memakai uang rakyat tidak ada kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile turut menyoroti rencana tersebut. Menjelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin, Pemkot dinilai belum menunjukkan hasil kerjanya.
“Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM,” kata Suhada kepada infoSulsel, Jumat (16/5).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.
“Sekarang kita berpikir dari sisi sosialnya, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Pihaknya mengaku tidak melarang evaluasi dilakukan, namun perlu dilakukan kajian mendalam. Mulai dari dampak yang ditimbulkan dan harus sesuai regulasi.
“Jadi pelan-pelan dan betul-betul harus dikaji dampaknya, regulasinya seperti apa, itu harusnya dikaji baiklah dulu. Karena itu dampaknya sangat besar di masyarakat, itu pasti,” paparnya.
Misalnya, kata dia, PDAM yang akan memangkas 400 pegawai padahal masih untung. Dia berharap agar sisi kemanusiaan dikedepankan dalam kebijakan.
“Jangan sekonyong-konyong karena berpikir mau untung, tapi kan ada namanya sedikit perikemanusiaan lah. Lihat kriterianya seperti apa, jangan langsung main pangkas, kaget lah semua orang. Kasihan loh,” katanya.
Ketua DPC PDIP Makassar ini berharap agar segala rencana pemangkasan pegawai dikaji ulang. Selain dampak sosial ekonomi, dia juga harap regulasi diperhatikan dengan baik.
“Kami sebagai wakil rakyat pikir dampaknya ke masyarakat ini dari segi sosial. Itu baru dari sisi sosial, belum kita bicara dari segi regulasi. Misalnya PDAM, Apa bisa Plt melakukan pemangkasan tersebut,” jelasnya.
Simak pandangan NasDem di halaman selanjutnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar Ari Azhari Ilham menilai jumlah pegawai yang akan diputus kontrak tidak sedikit. Kondisi ini disebutnya dapat berdampak besar bagi kehidupan 400 keluarga yang akan kehilangan pekerjaan.
“Saya sebagai ketua fraksi sekaligus ketua komisi D yang bermitra Dinas Tenaga Kerja tentunya akan mengawasi ini dengan terperinci mengingat jika akan dikurangi 400 orang, otomatis 400 keluarga yang akan kehilangan pekerjaan, mata pencariannya,” kata Ari kepada infoSulsel, Selasa (13/5).
Ari menekankan agar pemangkasan karyawan itu tidak melanggar aturan. Dia juga mengingatkan bahwa rencana pengurangan karyawan harus merujuk pada ketentuan dalam Perpres No 54 Tahun 2017 dan Permendagri No 23 Tahun 2024 yang mengatur kewenangan direksi.
“Intinya mengatur tentang hak dan kewajiban direksi atau Plt direksi. Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Sekda, karena dia sekaligus merangkap Kadisnaker,” jelasnya.
Dia juga menyinggung alasan PDAM Makassar memangkas pegawai karena efisiensi. Menurutnya, selama ini PDAM Makassar masih kerap untung sehingga anggarannya tidak terbebani. Maka dari itu, kata dia, butuh alasan lebih terperinci mengenai pemutusan kontrak itu.
“Setahu saya bahwa selama ini PDAM menyetor dividen kepada pemerintah kota. Sehingga yang namanya Perusda menyetor dividen artinya untung, tidak rugi. Terus ruginya dari mana? Itu yang harus dijelaskan secara terperinci,” kata Ari.
