Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin merespons sindiran sejumlah fraksi di DPRD Makassar soal 100 hari kerja hanya fokus pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer. Appi menilai kritik tersebut disampaikan tanpa memahami persoalan yang terjadi.
Appi awalnya menyebut pemutusan kontrak 3.600 honorer atau Laskar Pelangi Pemkot Makassar tidak perlu diributkan. Dia menegaskan Pemkot Makassar tidak melakukan PHK tetapi justru berupaya menegakkan aturan dari pemerintah pusat.
“Apa yang harus diributkan, aturannya sudah jelas, ada aturan yang jelas menerangkan itu. Dan dibilang PHK? Coba berpikir, ini bukan PHK, ini kita menegakkan aturan,” ujar Appi kepada wartawan, Minggu (19/5/2025).
Dia kemudian menyoroti tudingan bahwa dirinya hanya fokus melakukan PHK pegawai dalam 100 hari kerjanya. Appi mengatakan, legislator yang mengkritik 100 hari kerjanya semestinya bisa lebih terbuka dengan ikut bersama-sama mengontrol masalah pegawai ini.
“Saya harap teman-teman (DPRD) yang bilang program 100 harinya cuma melakukan PHK, hello…come on, ini bukan masalah PHK, harusnya kita sama-sama mengontrol ini, kenapa ini bisa terjadi, siapa yang melalukan ini dan siapa yang berproses sehingga ini bisa jalan. Ini yg harus kita lihat,” ucap Appi.
Appi menjelaskan berdasarkan aturan pemerintah daerah sudah tidak dibolehkan membayar gaji Laskar Pelangi. Makanya dia berharap fraksi di DPRD Makassar yang menyorotinya agar memahami persoalan.
“Coba bayangkan apa iya kita harus membayarkan gaji yang tidak ada cantolan apa-apanya, berapa besar anggaran yang kita berikan untuk hal-hal seperti ini. Makanya kalau berkomentar tolong dilihat dulu persoalannya, dikasih tenang, jernih, baru kita berkomentar. Supaya muncul komentar yang saling membangun,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Appi, pihaknya sedang berpikir menyelamatkan honorer tersebut. Dia memastikan akan merekrut mereka kembali sesuai aturan sembari melakukan evaluasi terhadap honorer yang diangkat tidak sesuai aturan.
“Sekarang bagaimana caranya selamatkan mereka ini, kalau ada caranya kita akan lakukan, tapi harus kita akan lihat dulu apakah 3 ribu ini benar-benar sesuai dengan datanya. Jangan sampai ada fiktif, dobel, jangan sampai ada yang masuk pada saat kami sudah dilantik, kan lebih konyol lagi, kan sudah jelas dia tidak pernah mendaftar PPPK, tidak ada dalam database, jangan dibuat seakan-akan ini kita PHK,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile menyoroti isu PHK pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar. Menjelang 100 hari kerja Appi, Suhada menilai pemkot belum menunjukkan hasil kerjanya.
“Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan. Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM,” kata Suhada kepada infoSulsel, Jumat (16/5).
Dari sisi sosial, kata Suhada, rencana pemangkasan itu tidak manusiawi. Apalagi saat ini perekonomian lagi sulit.
“Sekarang kita berpikir dari sisi sosialnya, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Pihaknya mengaku tidak melarang evaluasi dilakukan, namun perlu dilakukan kajian mendalam. Mulai dari dampak yang ditimbulkan dan harus sesuai regulasi.
“Jadi pelan-pelan dan betul-betul harus dikaji dampaknya, regulasinya seperti apa, itu harusnya dikaji baiklah dulu. Karena itu dampaknya sangat besar di masyarakat, itu pasti,” paparnya.
Simak kritik Gerindra di halaman selanjutnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi menilai rencana Pemkot Makassar ini tidak sejalan dengan kebijakan pusat yang gencar menekan angka pengangguran. Apalagi saat ini perekonomian nasional sedang sulit di tengah efisiensi anggaran.
“Ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah (pusat) mendorong agar tidak ada PHK. Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal. Bagaimana dengan keluarga mereka yang di PHK?” kata Kasrudi.
Menurutnya, evaluasi pegawai kontrak harus transparan. Indikator dan langkah antisipasinya juga harus transparan ke publik.
“Jadi paling tidak kalau mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas dong, seperti ini, misalnya ada yang salah makanya perlu dievaluasi. Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu,” katanya.
Dia mengaku Pemkot Makassar belum memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi soal evaluasi tenaga kontrak ini. Padahal dampaknya akan berpengaruh pada keluarga para pegawai tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang detail ke kami tiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja kan begitu. Itu semua saya soroti,” katanya.
Pihaknya juga menyinggung jelang 100 hari kerja Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Selama ini, kata dia, kegiatannya hanya bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung ke masyarakat
“Termasuk juga saya soroti Wali Kota kita ini kelihatan tidak ada kerja-kerja di masyarakat, seremoni saja, sementara sudah hampir 100 hari berjalannya pemerintahan memakai uang rakyat tidak ada kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
