Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah terulangnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada anak. Fatma pun meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup jika tidak sesuai standar.
Fatma menilai BGN wajib mengevaluasi operasional SPPG. Hasil monitoring ini dapat menjadi dasar bagi BGN untuk mengambil keputusan kepada SPPG yang tidak patuh terhadap standard operating procedure (SOP).
“Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” ucap Fatma dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (1/10/2025).
Fatma menganggap, tata kelola SPPG dan peralatan yang tidak memenuhi SOP adalah salah satu penyebab kasus keracunan MBG pada siswa maupun pelajar. Kondisi inilah yang perlu segera dibenahi.
“Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya KLB (kejadian luar biasa),” katanya.
Data yang dirilis BGN, ada 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2025 di sejumlah wilayah di Indonesia. Fatma tidak ingin kasus keracunan MBG pada anak terjadi di Sulsel.
“Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan MBG,” harap Fatma.
Fatma turut meminta kepada masyarakat untuk percaya dengan upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. Dia tidak menampik MBG merupakan program penting yang harus tetap didukung.
“Yang tak kalah penting saat ini adalah meyakinkan kepada anak kita, orang tua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan dari MBG ini adalah untuk memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi,” pungkas Fatma.
