Mandor bongkar muat di Pelabuhan Cappa Ujung Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Ismail Sulaiman mengklarifikasi aduan buruh yang mengaku gajinya dipotong ke DPRD Parepare. Ismail mengklaim gaji yang mereka terima sudah termasuk gaji pengawas serta pembayaran iuran BPJS dan koperasi.
“Masalah yang katanya dia hanya menerima Rp 11 juta itu dia tidak hitung ada pengawas. Otomatis dikasih pengawas juga kan. Sama untuk iuran BPJS dan iuran koperasi,” ungkap Ismail kepada infoSulsel, Jumat (13/6/2025).
Dia berdalih nota yang dibawa buruh ke DPRD itu berasal dari kapal lain, bukan yang mereka kerjakan. Olehnya itu, gaji mereka terima tidak sesuai dengan nilai yang tertera dari nota tersebut.
“Nota yang digunakan yang katanya Rp 24 juta hanya dibagi Rp 11 juta itu kan notanya KM Tanjung, sedangkan mereka kerja di KM Tonson. Otomatis gaji yang ada di nota pasti beda dengan gaji bukan nota dari tempat kamu bekerja,” jelasnya.
Dia juga menampik tudingan para buruh yang tidak diberi makanan saat kerja lembur. Justru, kata dia, para buruh diberi makanan dua kali setiap hari saat kerja lembur.
“Katanya tidak diberikan makan malam. Itu sama sekali hoaks, tidak pernah. Kita kasih makan setiap istirahat. Setiap jam 17.00 itu kita kasih makan. Kalau lembur jam 12 malam itu kita kasih lagi makan,” bantahnya.
Ismail juga mengaku tidak mengenal sejumlah buruh yang mengadu di DPRD. Dia menuding, ada oknum yang menghasut buruh untuk melapor di DPRD.
“Saya berpikiran bahwa Saiful ini hanya menghasut beberapa buruh untuk melakukan tindak provokasi dan berita hoaks di pelabuhan Cappa Ujung,” bebernya.
Untuk diketahui, buruh bongkar muat di Pelabuhan Cappa Ujung mengadu ke DPRD karena mengaku gajinya diduga dipotong mandor. Mereka minta DPRD memfasilitasi agar diberi kejelasan terkait nilai gajinya.
Aduan buruh itu diterima oleh DPRD melalui rapat dengar pendapat di ruang komisi 2, Rabu (11/6). DPRD menghadirkan pihak dinas tenaga kerja untuk memberikan solusi dari aduan buruh.
“Kami ke sini mengeluhkan masalah gaji buruh yang tidak layak kami terima. Jadi pemotongan gaji yang sangat besar-besaran begitu. Menurut kami tidak layak,” ungkap salah seorang buruh bernama Saiful kepada infoSulsel.
