Presiden Prabowo Subianto remi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Lantas, bagaimana nasibnya sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI?
Erick Thohir dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Erick Thohir telah mengucapkan sumpah jabatan pada posisi barunya di Kabinet Merah Putih.
“Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo membacakan sumpah diikuti Erick Thohir.
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Diketahui, Erick memimpin Kementerian BUMN selama 5 tahun penuh di periode ke dua Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atau sejak tahun 2019. Di era Prabowo dia melanjutkan tugas sebagai Menteri BUMN sejak Oktober 2024 yang lalu.
Melansir infoSport, nasib Erick Thohir di PSSI akan menjadi sorotan usai dilantik menjadi Menpora. Ada kekhawatiran konflik kepentingan antara jabatan Menpora dengan Ketum PSSI.
Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Djoko Pekik Irianto, menyebut bahwa sebenarnya tak ada larangan undang-undang mengenai posisi Erick Thohir saat ini.
“Kalau UU Tidak ada larangan. Kita cek dulu di statuta. Kalau statuta tidak ada larangan, boleh saja rangkap jabatan. Benar sekali (hanya sisi etika dan potensi konflik kepentingan),” kata Djoko pekik saat menjawab pertanyaan infoSport.
Dalam penelusuran infoSport, memang tidak ada ketentuan yang mengatur rangkap jabatan Menpora dengan Ketum PSSI dalam Statuta PSSI terbaru tahun 2025.
Adapun yang tercantum sebagai syarat wajib Ketum PSSI mencakup: warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepakbola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepakbola, pengalaman posisi strategis di pemerintahan atau swasta, dan keselarasan dengan program PSSI-FIFA-AFC.
