Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru 2025/2026. Tahap pertama akan menerima 100 siswa.
“Kemensos telah menetapkan 66 kabupaten/kota untuk membuka PPDB, Soppeng salah satunya. Untuk tahap pertama ini kami membuka 100 untuk usia SMP, tetapi jika Kemensos menambah rombongan belajar menjadi 6 kelompok berarti sekitar 150 siswa,” ujar Wakil Bupati Soppeng Selle Ks Dalle kepada infoSulsel, Minggu (29/6/2025).
Selle mengatakan, seluruh calon siswa sekolah rakyat harus masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masuk dalam desil 1 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Jadi, calon siswa ini didata terlebih dahulu. Lalu kemudian akan ada kunjungan ke rumah calon siswa oleh pendamping PKH,” katanya.
Dia menuturkan jika seluruh proses administrasi serta survei lapangan telah selesai dan disetujui, maka pemerintah daerah akan menandatangani untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial. Sebab, penetapan calon siswa menjadi siswa sekolah rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial.
“Kita daerah hanya mengusulkan nama-namanya, nanti Kemensos yang menetapkan siswanya. Dalam proses perekrutan siswa sekolah rakyat, bagi calon siswa yang sudah lulus dalam seleksi administrasi serta survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan cek kesehatan,” sebutnya.
“Secara teknis Pemkab Soppeng sudah sangat siap menjalankan program Bapak Presiden ini untuk sekolah rakyat. Gedung yang digunakan saat ini sudah sangat memadai,” sambung Selle.
Sementara itu, Konsultan Perencana Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU RI, Nur Alisyamsi menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, gedung bekas RSUD Ajjapangeng layak untuk dijadikan sekolah sementara selama satu tahun. Di samping menunggu pembangunan gedung permanen yang lahannya sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten.
“Secara umum, kondisi bangunan masih memungkinkan untuk difungsikan sebagai sekolah. Beberapa bagian memang membutuhkan perbaikan ringan, seperti penyesuaian sekat antar ruangan. Perbaikan yang dibutuhkan tidak sampai pada penggantian lantai atau struktur bangunan yang lebih besar,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial RI Robben Rico meninjau kesiapan sekolah rakyat di Kabupaten Soppeng. Dia menargetkan sekolah rakyat sudah bisa berjalan di bulan September.
“Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Bupati dan Wakil Bupati serta forkopimda yang sudah bisa mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yang menginginkan ada satu sekolah rakyat di kabupaten kota. Insyaallah kita mulai dari tahapan September atau paling lambat tahun depan,” ujar Robben kepada infoSulsel, Sabtu (7/6).
Robben mengatakan bahwa keseriusan dari Pemkab Soppeng dalam mempersiapkan sekolah rakyat harus disambut baik. Dia menilai ini perlu ditindaklanjuti terutama karena lahan sudah siap.
“Alhamdulillah, tanah sudah clear dan sertifikat. Sisa kita menyampaikan ke Kementerian PU untuk perencanaannya. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul kepada 102 lokasi pertama yang bisa ditetapkan,” katanya.
