Perjalanan studi tiru 27 kepala sekolah (kepsek) di Parepare, Sulawsi Selatan (Sulsel) ke Madiun, Jawa Timur (Jatim) menuai sorotan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare berdalih 27 kepsek tersebut berangkat dengan uang pribadi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Parepare Makmur dalam RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, Rabu (14/5/2025). Makmur menjelaskan studi tiru 27 Kepsek itu dilakukan tanpa tekanan dan dengan biaya sendiri.
“Karena ini yang ikut adalah mereka yang mau berpartisipasi dengan dana sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Bukan karena pihak dinas yang tunjuk mereka,” ujar Makmur kepada infoSulsel usai rapat, Rabu (14/5/2025).
Dia lantas menjelaskan bahwa studi tiru ini sudah diinisiasi oleh kelompok kepala sekolah sejak lama, namun belum mendapatkan izin dari wali kota. Para kepala sekolah pun akhirnya meminta izin kepada dinas untuk berangkat menggunakan uang pribadi.
“Mereka yang sebenarnya menginisiasi, meminta temannya untuk ikut. Hanya kendalanya itu karena belum ada izin. Sehingga dia tidak bisa berangkat. Sehingga dia menghadap ke saya,” katanya.
Kendati demikian, Makmur mengklaim 27 kepala sekolah itu berangkat dengan sepengetahuan wali kota. Selain itu, mereka juga diberi surat tugas oleh Disdikbud Parepare sebagai dasar mereka untuk melakukan perjalanan.
“Yang izinkan tentu kepala dinas pendidikan. Dan sepengetahuan Bapak Wali Kota. Kita bisa berangkat karena sudah ada izin dari Pak Wali,” ujarnya.
Makmur juga menjelaskan alasan memilih lokasi studi tiru di Madiun. Dia menyebut itu karena merujuk pada rekomendasi pihak google. Menurutnya, sekolah di Madiun itu yang terbaik dalam program kandidat sekolah rujukan Google (KSRG) meski di Sulsel juga sudah ada.
“Di Sulsel itu betul sudah ada jalan, ada Sinjai, ada Maros, dan ada Soppeng. Tapi pada saat kami ke kantor Google, di sana dijelaskan semua. Bahwa yang terbaik itu untuk sekolah rujukan Google itu ada di Madiun,” katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante mengaku kasihan dengan Kepsek yang studi tiru memakai uang pribadi. Menurutnya, studi tiru Kepsek tersebut seharusnya dibiayai oleh pemerintah.
“Kalau saya pribadi ya ditanya sebenarnya kasihan juga kepala sekolah kalau diminta dana pribadinya. Harusnya dia ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah sedang efisiensi anggaran. Sehingga, studi tiru itu tidak boleh dianggarkan oleh pemerintah ataupun memakai dana sekolah untuk saat ini.
“Tidak masalah kalau dia pakai dana pribadi. cuma sayang gitu, ya. Kalau cuma untuk pengembangan SDM, masa dia harus yang tanggung? Seharusnya ada anggaran khusus dari pemerintah daerah,” ujarnya.
